Berita

Siaran Pers : PKBI Tolak Pemenjaraan Anak, Jalankan Program Inklusi Sosial

✍ PKBI
πŸ“… 15 Januari 2016
πŸ“– 3 menit baca
πŸ‘ 4 kali dibaca
Siaran Pers : PKBI Tolak Pemenjaraan Anak, Jalankan Program Inklusi Sosial
Jakarta, 15 Januari 2016 SIARAN PERS PKBI Tolak Pemenjaraan Anak, Jalankan Program Inklusi Sosial Jakarta, 15 Januari 2016 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) sangat menyayangkan masih adanya penghukuman Penjara Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Seharusnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sudah tidak ada lagi ABH yang dipenjara. Paradigma penangkapan, penahanan...

Jakarta, 15 Januari 2016

SIARAN PERS
PKBI Tolak Pemenjaraan Anak, Jalankan Program Inklusi Sosial

Jakarta, 15 Januari 2016
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) sangat menyayangkan masih adanya penghukuman Penjara Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Seharusnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sudah tidak ada lagi ABH yang dipenjara. Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak.

Berdasarkan data empiris yang dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, kasus ABH yang di penjara pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan drastis dari 500 kasus di tahun 2010 meningkat menjadi 3000 kasus di tahun 2013.

Direktur Eksekutif PKBI Chatarina Wahyurini menyatakan bahwa penghukuman dengan membiarkan seorang anak memasuki Lembaga Pemasyarakatan, berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak. β€œLembaga pemasyarakatan penghuninya adalah para pelaku kejahatan. Jika anak ditempatkan di sana akan mempengaruhi tingkah laku anak menjadi jahat,β€œ tutur Rini.

PKBI juga mengajak penyedia layanan dasar bagi anak untuk berkomitmen dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan ABH sebagai bagian dari Anak Indonesia. Selain itu, juga perlu mengadvokasi dan meningkatkan komitmen pembuat kebijakan di tingkat daerah sampai nasional untuk menghasilkan kebijakan yang juga mengakomodir kebutuhan ABH.

PKBI melalui program Peduli yang diinisiasi Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggunakan pendekatan inklusi sosial, mendampingi ABH di kota Palembang, Bengkulu, Jakarta Pusat, Palangkaraya dan Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu Utara. Inklusi sosial pada ABH mendorong agar seluruh anak mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun.

β€œAdanya gerakan inklusi sosial ini diharapkan mampu menciptakan serta meningkatkan penerimaan diri, keluarga dan masyarakat terhadap ABH,” ujar Rini.

Peradilan Pidana anak diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang No.11 tahun 2012 mengatur tentang diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam mensosialisasikan UU SPPA dan upaya kontribusi dalam Program Peduli pilar anak maka PKBI akan menyelenggarakan Workshop Pengembangan Guideline UU SPPA. Workshop akan diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh amanat UU SPPA dan mencoba melakukan pengintegrasian peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi Anak Berhadapan dengan Hukum.

*Tentang Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)*
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan sebuah organisasi gerakan yang didirikan pada tahun 1957. PKBI mempelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia. Hingga saat ini PKBI berada di 27 Provinsi di Indonesia dan terus memperjuangkan hak warga Negara untuk terpenuhinya hak kesehatan secara menyeluruh termasuk kesehatan seksual dan reproduksi.
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
(021-720-7372)
www.pkbi.or.id
Informasi lebih lanjut hubungi :
Devi : 0819-01015065 dan Moudy : 085339034215

Sumber: PKBI, baca di situs asli.

Punya Pertanyaan Seputar Topik Ini?

Konsultasikan langsung dengan tim dokter dan bidan ramah Klinik Aster PKBI via WhatsApp.

πŸ’¬ Tanya Dokter
Bagikan Artikel:

Artikel Terkait

Lihat Semua β†’
Berita

Sosok Ketua Badan Pengawas PKBI

Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) Dr. Hasto Wardoyo lahir di Kulonprogo, 30 Juli 1964. Ia adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan pengalaman panjang di layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Kariernya dimulai dari berbagai puskesmas di Kalimantan Timur, hingga menjadi akademisi dan memimpin Instalasi Kesehatan Reproduksi & Bayi Tabung RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta. Pada 2011–2019, Hasto dipercaya sebagai...

01 Oktober 2025 πŸ“– 1 menit
Baca Selengkapnya
Publikasi

Siaran Pers: Telah Setahun, Negara Melupakan Jasa dr. Soeharto dan Warisan PKBI

Jakarta, 10 Juli 2025 – Telah setahun berlalu sejak gedung pusat PKBI diduduki secara sepihak oleh Kementerian Kesehatan. Pada 10 Juli 2024, dengan dukungan Satpol PP dan bermodalkan surat hak pakai dari ATR/BPN, Kementerian Kesehatan mengambil alih gedung PKBI. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1970 di atas tanah yang dahulu diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada PKBI. Pendudukan ini dilakukan...

10 Juli 2025 πŸ“– 5 menit
Baca Selengkapnya
Berita

Modul Baru, Harapan Baru: Inklusi dan Keadilan bagi Anak di LPKA

Jakarta, 27 Mei 2025 – PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) meyakini bahwa terciptanya integrasi sosial yang baik akan memberikan dampak positif bagi anak-anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Oleh karena itu, PKBI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas para petugas LPKA yang setiap hari mendampingi anak-anak tersebut. Lingkungan di sekitar anak merupakan cerminan sekaligus ruang belajar yang penting...

27 Mei 2025 πŸ“– 2 menit
Baca Selengkapnya