Publikasi

Siaran Pers: Kemenkes Hilangkan Catatan Kontribusi PKBI Terhadap Indonesia Saat Aksi Rebut Paksa Kantor Pusat PKBI

✍ PKBI
📅 22 Juli 2024
📖 5 menit baca
👁 6 kali dibaca
Siaran Pers: Kemenkes Hilangkan Catatan Kontribusi PKBI Terhadap Indonesia Saat Aksi Rebut Paksa Kantor Pusat PKBI
Jakarta, 22 Juli 2024 – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dibantu aparat Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan secara tidak bertanggung jawab telah merebut paksa kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Jalan Hang Jebat III, Jakarta Selatan, pada 10 Juli 2024. Tindakan brutal aparat di Hang Jebat menimbulkan kerugian besar bagi PKBI, termasuk hilangnya bebagai peralatan dan dokumen kerja PKBI. PKBI menyatakan hilangnya...

Jakarta, 22 Juli 2024 – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dibantu aparat Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan secara tidak bertanggung jawab telah merebut paksa kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Jalan Hang Jebat III, Jakarta Selatan, pada 10 Juli 2024.

Tindakan brutal aparat di Hang Jebat menimbulkan kerugian besar bagi PKBI, termasuk hilangnya bebagai peralatan dan dokumen kerja PKBI.

PKBI menyatakan hilangnya berbagai dokumen penting pasca perampasan kantor Hang Jebat sangat disesalkan. Ini merupakan kehilangan besar bagi PKBI yang telah berdiri selama 67 tahun dan menempati lahan Hang Jebat selama 54 tahun.

Dokumen yang hilang itu termasuk catatan sejarah dan bukti kontribusi PKBI dalam bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Direktur Eksekutif PKBI, Eko Maryadi, menyatakan kekecewaan mendalam.
“Kami tidak rela diusir begitu saja. Meskipun di tanah milik negara, PKBI-lah yang membangun gedung kantor dengan uang sendiri. Selama beroperasi di Hang Jebat, PKBI taat membayar pajak, listrik, telefon, air, dan setiap tahun PKBI diaudit oleh auditor independen.”

Terkait laporan barang atau dokumen kerja yang hilang, Eko menilai Kemenkes harus bertanggung jawab dan segera mengembalikan dokumen-dokumen kami yang hilang.

“Selain kehilangan kantor pusat yang menjadi simbol perjuangan dan layanan PKBI, hilangnya peralatan kerja serta dokumen penting akibat perebutan kantor Hang Jebat sangat merugikan kami” tambahnya.

Prosedur perebutan kantor PKBI oleh Kemenkes dilakukan secara brutal, tidak bertanggung jawab dan tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan.

Aksi penggerudukan dan perampasan asset PKBI mengakibatkan kerugian besar bagi serta menghambat kegiatan operasional, juga pelayanan PKBI kepada masyarakat.

PKBI menilai Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala DKI Jakarta No.Ad.7/2/34/70 menjadi dasar hukum valid bagi PKBI untuk berkantor di Jalan Hang Jebat III, Jakarta Selatan.

PKBI mendesak Kemenkes bertanggung jawab atas tindakan brutal penggusuran/perampasan kantor PKBI, mengembalikan barang-barang yang hilang dan mengganti kerugian/kerusakan kantor PKBI di Hang Jebat.

Kami menyerukan kepada seluruh relawan, simpatisan, dan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di dalam dan luar negeri mendukung perjuangan PKBI dan memastikan keadilan ditegakkan di bumi tercinta Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tim Komunikasi PKBI
Whatsapp: 0822-1919-0493
Email: ippa@pkbi.or.id
IG: @suarapkbi
Youtube: Suara PKBI
Twitter: @suarapkbi
FB: Suara PKBI

Tentang PKBI

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah lembaga swadaya masyarakat pelopor keluarga berencana di Indonesia.

Berdiri tahun 1957, PKBI telah berperan aktif dalam layanan Keluarga Berencana, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan advokasi untuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi (kespro).

PKBI Nasional memiliki 25 kantor PKBI daerah di tingkat provinsi, 178 PKBI cabang di tingkat kabupaten/kotamadya dan mengelola 25 klinik kespro di 17 provinsi, termasuk 3 klinik konseling kesehatan mental.

Siaran Pers: Kemenkes Hilangkan Catatan Kontribusi PKBI Terhadap Indonesia Saat Aksi Rebut Paksa Kantor Pusat PKBI

Jakarta, 22 Juli 2024 – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dibantu aparat Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan secara tidak bertanggung jawab telah merebut paksa kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Jalan Hang Jebat III, Jakarta Selatan, pada 10 Juli 2024.

Tindakan brutal aparat di Hang Jebat menimbulkan kerugian besar bagi PKBI, termasuk hilangnya bebagai peralatan dan dokumen kerja PKBI.

PKBI menyatakan hilangnya berbagai dokumen penting pasca perampasan kantor Hang Jebat sangat disesalkan. Ini merupakan kehilangan besar bagi PKBI yang telah berdiri selama 67 tahun dan menempati lahan Hang Jebat selama 54 tahun.

Dokumen yang hilang itu termasuk catatan sejarah dan bukti kontribusi PKBI dalam bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Direktur Eksekutif PKBI, Eko Maryadi, menyatakan kekecewaan mendalam.
“Kami tidak rela diusir begitu saja. Meskipun di tanah milik negara, PKBI-lah yang membangun gedung kantor dengan uang sendiri. Selama beroperasi di Hang Jebat, PKBI taat membayar pajak, listrik, telefon, air, dan setiap tahun PKBI diaudit oleh auditor independen.”

Terkait laporan barang atau dokumen kerja yang hilang, Eko menilai Kemenkes harus bertanggung jawab dan segera mengembalikan dokumen-dokumen kami yang hilang.

“Selain kehilangan kantor pusat yang menjadi simbol perjuangan dan layanan PKBI, hilangnya peralatan kerja serta dokumen penting akibat perebutan kantor Hang Jebat sangat merugikan kami” tambahnya.

Prosedur perebutan kantor PKBI oleh Kemenkes dilakukan secara brutal, tidak bertanggung jawab dan tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan.

Aksi penggerudukan dan perampasan asset PKBI mengakibatkan kerugian besar bagi serta menghambat kegiatan operasional, juga pelayanan PKBI kepada masyarakat.

PKBI menilai Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala DKI Jakarta No.Ad.7/2/34/70 menjadi dasar hukum valid bagi PKBI untuk berkantor di Jalan Hang Jebat III, Jakarta Selatan.

PKBI mendesak Kemenkes bertanggung jawab atas tindakan brutal penggusuran/perampasan kantor PKBI, mengembalikan barang-barang yang hilang dan mengganti kerugian/kerusakan kantor PKBI di Hang Jebat.

Kami menyerukan kepada seluruh relawan, simpatisan, dan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di dalam dan luar negeri mendukung perjuangan PKBI dan memastikan keadilan ditegakkan di bumi tercinta Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tim Komunikasi PKBI
Whatsapp: 0822-1919-0493
Email: ippa@pkbi.or.id
IG: @suarapkbi
Youtube: Suara PKBI
Twitter: @suarapkbi
FB: Suara PKBI

Tentang PKBI

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah lembaga swadaya masyarakat pelopor keluarga berencana di Indonesia.

Berdiri tahun 1957, PKBI telah berperan aktif dalam layanan Keluarga Berencana, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan advokasi untuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi (kespro).

PKBI Nasional memiliki 25 kantor PKBI daerah di tingkat provinsi, 178 PKBI cabang di tingkat kabupaten/kotamadya dan mengelola 25 klinik kespro di 17 provinsi, termasuk 3 klinik konseling kesehatan mental.

Sumber: PKBI, baca di situs asli.

Punya Pertanyaan Seputar Topik Ini?

Konsultasikan langsung dengan tim dokter dan bidan ramah Klinik Aster PKBI via WhatsApp.

💬 Tanya Dokter
Bagikan Artikel:

Artikel Terkait

Lihat Semua →
Publikasi

Annual Report PKBI 2024

PKBI merilis buku Laporan Tahunan 2024 dengan tema “Transformasi Menuju PKBI Tangguh”. Untuk membaca lebih lanjut silahkan unduh disini: Download dalam bahasa Indonesia: Download Dalam Bahasa Inggris:

10 September 2025 📖 1 menit
Baca Selengkapnya
Publikasi

Siaran Pers: Telah Setahun, Negara Melupakan Jasa dr. Soeharto dan Warisan PKBI

Jakarta, 10 Juli 2025 – Telah setahun berlalu sejak gedung pusat PKBI diduduki secara sepihak oleh Kementerian Kesehatan. Pada 10 Juli 2024, dengan dukungan Satpol PP dan bermodalkan surat hak pakai dari ATR/BPN, Kementerian Kesehatan mengambil alih gedung PKBI. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1970 di atas tanah yang dahulu diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada PKBI. Pendudukan ini dilakukan...

10 Juli 2025 📖 5 menit
Baca Selengkapnya
Publikasi

Cerita Baik Program RESPOND PKBI

Tahun 2021 – 2024, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) mendapat dukungan dari IPPF untuk menjalankan Proyek RESPOND (Responding with Essential SRHR Provision and New Delivery Mechanism), bertujuan untuk memperkuat layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi PKBI yang tersebar di 25 Provinsi terutama untuk kelompok masyarakat rentan dan paling terdampak Covid-19. Layanan ini diberikan oleh seluruh PKBI Daerah, baik yang belum memiliki...

05 Juni 2025 📖 1 menit
Baca Selengkapnya