Berita

Rekomendasi Masyarakat Sipil Indonesia Unt. Strategi Global Kes. Ibu, Anak&Remaja 2015-2030

โœ PKBI
๐Ÿ“… 16 Maret 2015
๐Ÿ“– 2 menit baca
๐Ÿ‘ 4 kali dibaca
Rekomendasi Masyarakat Sipil Indonesia Unt. Strategi Global Kes. Ibu, Anak&Remaja 2015-2030
Jumat, 13 Maret 2015 PKBI mendapat kesempatan sebagai tuan rumah untuk kegiatan Diskusi dan Konsultasi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengembangan strategi Global Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja 2015-2030. Kegiatan ini kerja sama dari Partnership For Maternal Newborn and child health (PMNCH), PKBI, Wahana Visi Indonesia (WVI), Save the children, PP Muhammadyah, dan Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI). Berikut REKOMENDASI MASYARAKAT...

Jumat, 13 Maret 2015 PKBI mendapat kesempatan sebagai tuan rumah untuk kegiatan Diskusi dan Konsultasi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengembangan strategi Global Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja 2015-2030. Kegiatan ini kerja sama dari Partnership For Maternal Newborn and child health (PMNCH), PKBI, Wahana Visi Indonesia (WVI), Save the children, PP Muhammadyah, dan Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI).

Berikut REKOMENDASI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA UNTUK STRATEGI GLOBAL KESEHATAN IBU, ANAK DAN REMAJA 2015 โ€“ 2030:
1. Koordinasi aktor pembangunan (pemerintah, masyrakat sipil dan sektor swasta) penting dilakukan untuk menangani isu kesehatan dan gizi dengan mengedepankan akuntabilitas untuk menjamin saling percaya.
2. Pemerataan akses layanan yang berkualitas dan non diskriminasi untuk menjamin cakupan layanan kesehatan semesta (UHC). Tata kelola pemerintahan yang baik akan memperkuat sistem kesehatan melalui pendidikan politik kepada warga negara untuk:
a. Mampu memilih pemimpin yang tepat.
b. Meningkatkan pemahaman warga negara akan hak-haknya.
c. Kemampuan untuk berpartisipasi di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program.
3. Ada praktek-praktek terbaik seperti, Dasa Wisma, Solidaritas Sosial, Penggunaan ICT untuk social marketing, pengumpulan data, pelaporan, penguatan sistem jejaring rujukan dan regulasi di tingkat kabupaten terbaik untuk dipertahankan dan direplikasi.
4. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat menjadi cara untuk memastikan bahwa rencana dan pelaksanaan program dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang adil dan merata.
5. Organisasi masyarakat sipil memegang peranan penting untuk berkontribusi dalam memverifikasi data jumlah kelahiran, cakupan ASI esklusif, jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir, kasus perkawinan anak, kehamilan yang tidak diinginkan dan cakupan anak mendapat imunisasi lengkap dan cakupan imunisasi TT pada ibu hamil dan wanita usia subur.
6. Mengoptimalkan sumber pembiayaan dari semua aktor pembangunan (pemerintah, masyrakat sipil dan sektor swasta) serta menguatkan kerja sama di level global untuk menguatkan pembiayaan di sektor kesehatan.

Sumber: PKBI, baca di situs asli.

Punya Pertanyaan Seputar Topik Ini?

Konsultasikan langsung dengan tim dokter dan bidan ramah Klinik Aster PKBI via WhatsApp.

๐Ÿ’ฌ Tanya Dokter
Bagikan Artikel:

Artikel Terkait

Lihat Semua โ†’
Berita

Sosok Ketua Badan Pengawas PKBI

Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) Dr. Hasto Wardoyo lahir di Kulonprogo, 30 Juli 1964. Ia adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan pengalaman panjang di layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Kariernya dimulai dari berbagai puskesmas di Kalimantan Timur, hingga menjadi akademisi dan memimpin Instalasi Kesehatan Reproduksi & Bayi Tabung RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta. Pada 2011โ€“2019, Hasto dipercaya sebagai...

01 Oktober 2025 ๐Ÿ“– 1 menit
Baca Selengkapnya
Berita

Modul Baru, Harapan Baru: Inklusi dan Keadilan bagi Anak di LPKA

Jakarta, 27 Mei 2025 โ€“ PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) meyakini bahwa terciptanya integrasi sosial yang baik akan memberikan dampak positif bagi anak-anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Oleh karena itu, PKBI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas para petugas LPKA yang setiap hari mendampingi anak-anak tersebut. Lingkungan di sekitar anak merupakan cerminan sekaligus ruang belajar yang penting...

27 Mei 2025 ๐Ÿ“– 2 menit
Baca Selengkapnya
Berita

Vasektomi dan Jalan Pintas Pengentasan Kemiskinan

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat tanggal 28 April 2025, mengutarakan KB pria berupa vasektomi akan menjadi syarat untuk penerima bantuan sosial. Rapat ini juga dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin hingga perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Usulan pria yang akrab disapa KDM ini, dilatarbelakangi pertemuannya...

05 Mei 2025 ๐Ÿ“– 6 menit
Baca Selengkapnya