Berita

Liputan Media : Rancangan KUHP yang akan Disahkan Melawan Program Kesehatan

✍ PKBI
📅 13 September 2019
📖 2 menit baca
👁 3 kali dibaca
Liputan Media : Rancangan KUHP yang akan Disahkan Melawan Program Kesehatan
Jakarta, Gatra com – Aliansi Nasional Reformasi KUHP sebut masih ada empat isu krusial yang bermasalah dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP). Namun beleid ini sendiri rencananya akan diketok pada 24 September mendatang. Isu krusial menurutnya aliansi yang masih bermasalah adalah terkait kesehatan. Banyak pasal yang dinilai bertolak belakang dengan program pemerintah sendiri perihal perbaikan kesehatan. “Orang kesehatan tidak...
Jakarta, Gatra com – Aliansi Nasional Reformasi KUHP sebut masih ada empat isu krusial yang bermasalah dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP). Namun beleid ini sendiri rencananya akan diketok pada 24 September mendatang.
Isu krusial menurutnya aliansi yang masih bermasalah adalah terkait kesehatan. Banyak pasal yang dinilai bertolak belakang dengan program pemerintah sendiri perihal perbaikan kesehatan.
“Orang kesehatan tidak  pernah diajak bicara, orang perempuan dan perlindungan anak tidak pernah diajak bicara,” kata Frenia Nababan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Bakoel Koffie Cikini, Jalan Cikini Raya No.25, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).
Pertama Frenia mencermati draft finalisasi RKUHP tertanggal 28 Agustus 2019. Pada Pasal 470 ayat 1 yang mengatur aborsi disebut sebagai bentuk diskriminasi bagi perempuan karena dapat meng kriminalisasi korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan dan memutuskan untuk aborsi.
Ha itu juga bertentangan dengan UU Kesehatan tahun 2009 yang dalam pasal 75 ayat 2 berisi pengecualian tindakan aborsi jika dalam keadaan darurat medis atau mengalami kehamilan akibat perkosaan.
Kemudian Pasal 414 tentang alat kontrasepsi. Delik ini  bertentangan dengan program Keluarga Berencana (KB) yang merupakan kebijakan pemerintah yang  mencanangkan penurunan angka kelahiran. “Padahal itu upaya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat,” tambahnya.
Kemudian delik perzinaan dan kohabitasi yang diatur pada pasal 417 dan 419.  Hal itu menurutnya sudah melanggar hak privasi yang diatur dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945 dan UU no 12 tahun 2005 yang menyediakan jaminan hukum akan perlindungan hak atas privasi.
Hal itu akan berdampak negatif kedepannya kepada peningkatan perkawinan anak. Frenia membeberkan fakta bahwa sekitar. 45% perkawinan anak terjadi karena asumsi dari orang tua bahwa anak itu sudah melakukan hubungan seksual.
Untuk itu pihaknya mendesak pengesahan RKUHP  ditunda. Ia berujar bukan anti atas perubahan Kitab Pidana Indonesia yang masih warisan kolonial. Namun kajian terhadap rancangan Undang-undang yang baru masih abstrak tanpa kepastian. Sehingga berpotensi sebagai alat kriminalisasi yang mengancam masyarakat sipil.

Sumber: PKBI, baca di situs asli.

Punya Pertanyaan Seputar Topik Ini?

Konsultasikan langsung dengan tim dokter dan bidan ramah Klinik Aster PKBI via WhatsApp.

💬 Tanya Dokter
Bagikan Artikel:

Artikel Terkait

Lihat Semua →
Berita

Sosok Ketua Badan Pengawas PKBI

Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) Dr. Hasto Wardoyo lahir di Kulonprogo, 30 Juli 1964. Ia adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan pengalaman panjang di layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Kariernya dimulai dari berbagai puskesmas di Kalimantan Timur, hingga menjadi akademisi dan memimpin Instalasi Kesehatan Reproduksi & Bayi Tabung RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta. Pada 2011–2019, Hasto dipercaya sebagai...

01 Oktober 2025 📖 1 menit
Baca Selengkapnya
Publikasi

Siaran Pers: Telah Setahun, Negara Melupakan Jasa dr. Soeharto dan Warisan PKBI

Jakarta, 10 Juli 2025 – Telah setahun berlalu sejak gedung pusat PKBI diduduki secara sepihak oleh Kementerian Kesehatan. Pada 10 Juli 2024, dengan dukungan Satpol PP dan bermodalkan surat hak pakai dari ATR/BPN, Kementerian Kesehatan mengambil alih gedung PKBI. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1970 di atas tanah yang dahulu diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada PKBI. Pendudukan ini dilakukan...

10 Juli 2025 📖 5 menit
Baca Selengkapnya
Berita

Modul Baru, Harapan Baru: Inklusi dan Keadilan bagi Anak di LPKA

Jakarta, 27 Mei 2025 – PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) meyakini bahwa terciptanya integrasi sosial yang baik akan memberikan dampak positif bagi anak-anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Oleh karena itu, PKBI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas para petugas LPKA yang setiap hari mendampingi anak-anak tersebut. Lingkungan di sekitar anak merupakan cerminan sekaligus ruang belajar yang penting...

27 Mei 2025 📖 2 menit
Baca Selengkapnya